Gus Tamim Dukung Efisiensi Anggaran, Namun Ingatkan Agar Pendidikan dan Kesehatan Tidak Terganggu

WartaPendidikan.co.id, Blitar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ahmad Tamim atau yang biasa disapa Gus Tamim, memberikan dukungan terhadap upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak memberikan dampak negatif pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Saya sepakat kalau pejabat jangan terlalu banyak melakukan kunjungan kerja atau mengadakan seminar yang kurang efektif. Prinsip efisiensi itu saya sangat mendukung. Tetapi, saya berharap efisiensi ini tidak sampai mempengaruhi anggaran pendidikan dan kesehatan, karena dua sektor ini sangat vital bagi masyarakat,” ucap Gus Tamim, Selasa, (11/3/2025).

Sebagai anggota legislatif yang peduli dengan dunia pendidikan, Gus Tamim menekankan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah konstitusi yang harus dilaksanakan negara.

Ia juga mengkritik peran negara yang masih minim dalam sektor pendidikan, yang menurutnya banyak dibebankan kepada masyarakat.

“Saat ini, sektor pendidikan yang ditangani oleh negara hanya sekitar 40%, sementara 60% sisanya masih menjadi tanggung jawab rakyat. Seharusnya, peran negara dalam mengurus pendidikan bisa lebih besar, karena pendidikan ini adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses pembangunan. Ia berpendapat bahwa pembangunan yang baik harus melibatkan rakyat, tidak hanya dari sisi perencanaan, tetapi juga pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan.

“Membangun negeri ini tanpa kehadiran rakyat itu mustahil. Rakyat harus ikut serta, bukan hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, hingga perawatan hasil pembangunan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” jelasnya.

Gus Tamim berharap kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tetap berfokus pada kesejahteraan rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ia pun berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)