WartaPendidikan.co.id, DEKAI, 10 Februari 2026 – Suara bising senjata telah merampas hak dasar anak-anak di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Konflik bersenjata yang fluktuatif belakangan ini telah memaksa aktivitas belajar mengajar berhenti total, meninggalkan gedung sekolah sebagai saksi bisu ketakutan.

Merespons kondisi ini, Komunitas Pelajar Mahasiswa Yahukimo (KPMY) melakukan aksi nyata dengan mendatangi sejumlah sekolah, mulai dari SMK Negeri 2, SMA Negeri 1, hingga SMP YPPGI Dekai pada Senin (9/2/2026). Mereka membawa satu pesan kuat: Hentikan kekerasan di ranah akademik.

Trauma Hebat Siswa dan Guru

Kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Kontak tembak yang kerap terjadi di sekitar permukiman warga memicu trauma hebat bagi tenaga pendidik dan siswa.

  • Orang Tua: Kini memilih melarang anak-anak mereka ke sekolah karena dihantui kekhawatiran keselamatan jiwa.

  • Guru: Mengalami tekanan mental luar biasa sehingga tak mampu menjalankan tugas profesional mereka.

  • Fasilitas: Beberapa sarana pendidikan dilaporkan rusak akibat dampak langsung konflik.

Desakan ‘Zona Netral’ untuk Sekolah

Ketua KPMY, Edius Bayage, menegaskan bahwa dunia pendidikan tidak boleh diseret ke dalam konstelasi politik maupun konflik bersenjata. Ia mendesak pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga TPNPB-OPM untuk menghormati institusi pendidikan.

“Kami mendesak agar sekolah dideklarasikan sebagai zona netral. Guru adalah warga sipil murni yang tidak ada kaitannya dengan konflik. Mereka harus dilindungi agar bisa mendidik anak-anak Yahukimo tanpa rasa takut,” tegas Edius.

Investasi Masa Depan yang Terancam

KPMY menilai jika situasi ini dibiarkan, Papua Pegunungan akan kehilangan satu generasi akibat rendahnya kualitas SDM. Transformasi sosial di Yahukimo mustahil tercapai jika sekolah justru dijadikan medan pertempuran atau pangkalan keamanan.

Baca juga :  Gubernur Al Haris: Universitas Muhammadiyah Pilar Penting Dalam Dunia Pendidikan di Provinsi Jambi

“Kami mengajak semua pihak—tokoh adat, agama, dan pemuda—untuk bersinergi menciptakan rasa aman kolektif. Pendidikan harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan kelompok mana pun,” tambah Edius.

Mahasiswa berharap semua pihak yang memegang senjata dapat menahan diri dan menghormati hak asasi anak-anak Papua untuk mendapatkan masa depan yang layak melalui pendidikan.