WartaPendidikan.co.id, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) resmi mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) untuk tahap pertama tahun anggaran 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp4,5 triliun, yang diperuntukkan bagi ribuan madrasah dan RA di seluruh Indonesia.

Pencairan dana ini menjadi angin segar bagi tata kelola pendidikan keagamaan, terutama dalam menjaga keberlangsungan operasional sekolah dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA).

Prioritas untuk Honor Guru Non-ASN Salah satu poin krusial dalam kebijakan pencairan tahun ini adalah penegasan mengenai penggunaan dana. Kemenag memastikan bahwa dana BOS dan BOP tersebut dapat dialokasikan untuk membayar honorarium guru non-ASN atau guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di madrasah swasta.

“Kami memahami peran vital guru non-ASN. Oleh karena itu, dana ini diharapkan dapat segera disalurkan oleh pihak madrasah untuk memenuhi hak-hak para pendidik, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan optimal,” ungkap perwakilan Kemenag dalam keterangannya.

Proses Pencairan Digital dan Transparan Untuk menjamin akuntabilitas, proses pengajuan hingga pencairan dana dilakukan melalui sistem aplikasi elektronik yang terintegrasi. Madrasah diwajibkan mengunggah berkas persyaratan secara digital guna mempercepat verifikasi dan meminimalisir potensi pemotongan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Anggaran sebesar Rp4,5 triliun ini dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah siswa di masing-masing satuan pendidikan. Selain untuk honor guru, dana tersebut juga dialokasikan untuk pengadaan buku pelajaran, pemeliharaan sarana prasarana ringan, serta mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Harapan Peningkatan Mutu Pendidikan Dengan cairnya dana ini di awal tahun, pemerintah berharap tidak ada lagi kendala finansial yang menghambat aktivitas pendidikan di madrasah. Pihak sekolah diminta untuk menggunakan anggaran secara bijak dan transparan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Baca juga :  Aturan Baru! Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Lewat Dana BOSP Hanya Berlaku di 2026

Langkah ini juga dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam mendukung kesetaraan kualitas antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Para kepala madrasah diimbau untuk segera melakukan pengecekan rekening dan melaporkan penggunaan dana secara berkala melalui sistem yang tersedia.