WartaPendidikan.co.id, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan sinyal waspada terhadap keberlangsungan tenaga pendidik di Indonesia. Pasalnya, angka pensiun guru di tanah air mencapai angka yang sangat signifikan, yakni berkisar antara 70 ribu hingga 80 ribu orang setiap tahunnya.
Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan memicu krisis kekurangan guru yang bersifat akumulatif. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru kini menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.
Kekurangan ini tersebar di berbagai daerah, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang berpotensi mengganggu kualitas proses belajar mengajar secara nasional.
“Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ungkap Nunuk Suryani dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Fokus pada Kesejahteraan dan Sertifikasi Menghadapi tantangan tersebut, Kemendikdasmen menjalankan berbagai program prioritas untuk memperkuat profesionalisme tenaga pendidik. Salah satu strategi utama adalah dengan mempercepat proses sertifikasi guru dan peningkatan kualifikasi akademik secara masif.
Nunuk menyebut bahwa sertifikasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi. Hingga saat ini, capaian sertifikasi guru secara nasional diklaim telah melampaui angka 92 persen.
“GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik,” tambahnya.
Dorong Pelatihan Berbasis Komunitas Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, Kemendikdasmen juga mendorong efektivitas pelatihan guru melalui model berbasis komunitas. Pemerintah berharap para guru dapat saling berbagi praktik baik dan meningkatkan kompetensi secara mandiri namun tetap terarah.
Langkah ini dianggap lebih berkelanjutan untuk memastikan guru-guru yang ada tetap memiliki kualitas mumpuni meskipun beban kerja meningkat akibat banyaknya posisi yang kosong pasca-pensiun massal.
Tantangan Distribusi di Daerah Selain kuantitas, persoalan distribusi guru juga menjadi catatan penting. Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penempatan guru baru atau guru yang telah lulus seleksi ASN PPPK bisa merata hingga ke daerah pelosok, guna menghindari penumpukan tenaga pendidik di wilayah perkotaan saja.
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi pendidikan nasional tidak akan berjalan maksimal tanpa fondasi jumlah guru yang mencukupi. Oleh karena itu, skema rekrutmen dan penataan karir guru kini terus digodok agar lebih fleksibel dan responsif terhadap angka pensiun yang tinggi.
Leave a Reply