WartaPendidikan.co.id, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayana, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Dukungan Pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional. Penandatanganan ini berlangsung di Gedung A Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Kamis (27/3).

Dalam sambutannya, Mendikdasmen memberikan apresiasi atas kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen memiliki tiga komitmen utama dalam mendukung program tersebut, yaitu:

  1. Penyediaan anggaran untuk membantu kesiapan sekolah dalam melaksanakan MBG.
  2. Integrasi sistem pemantauan gizi dengan platform rumah pendidikan secara bertahap.
  3. Penyusunan data terpadu siswa penerima manfaat.

“Program MBG adalah langkah konkret pemerintah dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing guna mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua,” ujar Mendikdasmen.

Kemitraan antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional melalui Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

  1. Mengoptimalkan peran UKS sebagai garda terdepan dalam implementasi MBG, termasuk dalam edukasi gizi, kebiasaan makan sehat, dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah.
  2. Meningkatkan fasilitas pendukung gizi di satuan pendidikan, terutama bagi 19% sekolah penerima manfaat MBG yang masih membutuhkan sarana dan prasarana tambahan.
  3. Memperkuat basis data melalui dashboard MBG Kemendikdasmen agar kebijakan dapat berbasis bukti dan program berjalan lebih efektif.
  4. Membangun sinergi multipihak, termasuk dengan lembaga internasional, sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan program.

“Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pencapaian target MBG tetapi juga membangun ekosistem berkelanjutan yang memastikan akses pendidikan gizi berkualitas bagi seluruh siswa,” tambah Mendikdasmen.

Sejalan dengan arahan Presiden, program ini bukan hanya tentang pemenuhan gizi tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kerangka pelaksanaan program ini mencakup:

  1. Sosialisasi dan Bimtek bagi UPT PDM, Dinas Pendidikan, dan TP-UKS (April–Mei 2025).
  2. Pendampingan konsultatif untuk pemetaan isu dan praktik terbaik (Juni–Oktober 2025).
  3. Revitalisasi UKS serta integrasi data MBG dengan Dapodik (Agustus–November 2025).
  4. Monitoring dan evaluasi untuk menyusun rekomendasi program lanjutan (Oktober–Desember 2025).
Baca juga :  UNJA Lantik 26 UKM Tahun 2025, Dorong Mahasiswa Lebih Kreatif dan Inovatif

Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional tahun 2024, sekitar 38% anak sekolah di Indonesia masih mengalami anemia akibat kekurangan gizi.

“Padahal, siswa dengan gizi yang baik memiliki capaian akademik 25% lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengalami defisiensi gizi,” ungkapnya.

Dadan juga menekankan pentingnya akses makanan bergizi bagi keluarga kurang mampu. Jika program ini menjangkau seluruh anak usia sekolah, maka sekitar 70 juta anak Indonesia akan mendapatkan manfaatnya.

Selain meningkatkan kesehatan, program MBG juga terbukti berdampak positif pada tingkat kehadiran siswa di sekolah. Di beberapa daerah, seperti Papua, program ini telah membuat anak-anak lebih semangat bersekolah.

Dengan kerja sama ini, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup, mendukung masa depan mereka yang lebih cerah, serta meningkatkan daya saing bangsa.

Acara penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Atip Latipulhayat, Dr. Fajar Riza Ul Haq, serta jajaran pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikdasmen. (*)