Kritik Pedas BEM Unismuh: Desak Pemerintah Transparan Soal Anggaran MBG.

WartaPendidikan.co.id, MAKASSAR, 4 Februari 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar melontarkan kritik keras terhadap kondisi pendidikan nasional saat ini. Mereka menilai negara masih gagal menjamin akses pendidikan yang adil dan merata, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.

Presiden Mahasiswa Unismuh Makassar, Andi Rama Ramadhan, menyatakan bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru bertransformasi menjadi beban finansial yang memberatkan rakyat.

Pendidikan Mahal: Rakyat Kecil Tersingkir

Dalam keterangannya, Andi Rama menyoroti tingginya biaya pendidikan mulai dari uang pangkal hingga Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang lebar antara amanat UUD 1945 dengan kenyataan.

“Pendidikan yang seharusnya inklusif justru menjadi eksklusif. Banyak mahasiswa kesulitan karena biaya penunjang yang terus mencekik. Ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keadilan sosial di sektor pendidikan,” tegas Andi Rama.

Soroti Anggaran MBG: Di Mana Transparansinya?

Selain masalah biaya kuliah, BEM Unismuh Makassar juga membidik pengelolaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai ada celah besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana tersebut.

Pihak mahasiswa menuntut agar pemerintah membuka data secara gamblang terkait pengelolaan anggaran tersebut agar masyarakat dan mahasiswa dapat melakukan pengawasan publik secara langsung. Tanpa transparansi, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

4 Tuntutan Tegas BEM Unismuh Makassar

Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak memadai, Andi Rama Ramadhan menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Jaminan Pendidikan Terjangkau: Mendesak pemerintah menghapus diskriminasi ekonomi dalam akses pendidikan.

2. Transparansi Anggaran MBG: Menuntut akuntabilitas penuh agar pengelolaan dana dapat diawasi publik.

3. Evaluasi Kebijakan Nasional: Mendorong perombakan kebijakan pendidikan yang tidak berpihak pada kelompok kurang mampu.

4. Konsolidasi Sipil: Mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal kebijakan pendidikan secara kolektif.

“Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar janji. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan aksesnya harus terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya yang bermodal,” tutup Andi Rama.