WartaPendidikan.co.id, BANDUNG, 4 Februari 2026 – Kepastian nasib ribuan siswa miskin di Jawa Barat kini berada di ujung tanduk. Komisi V DPRD Jawa Barat secara mengejutkan mengungkap bahwa anggaran beasiswa senilai total Rp218 miliar raib dari dokumen APBD Murni 2026, membantah klaim yang sebelumnya dilontarkan pihak Pemerintah Provinsi.

Temuan ini memicu ketegangan antara legislatif dan eksekutif, mengingat dana tersebut sangat krusial bagi operasional sekolah swasta dan keberlangsungan pendidikan keluarga miskin ekstrem.

Rincian Anggaran yang “Ghaib”

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, membeberkan bahwa berdasarkan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, pos anggaran yang hilang terdiri dari:

  • Beasiswa Operasional (Pengganti BPMU): Rp150 miliar (untuk sekolah swasta).

  • Beasiswa Personal: Rp68 miliar (khusus keluarga miskin ekstrem).

“Data terakhir jelas, ada alokasi Rp150 miliar dan Rp68 miliar. Tapi faktanya, di dokumen APBD Murni 2026 itu tidak ada,” tegas Yomanius, Selasa (3/2/2026).

Bantah Klaim Sekda Jabar

Kenyataan di dokumen APBD ini berbanding terbalik dengan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang sebelumnya menjamin bahwa anggaran bantuan sekolah swasta aman dan telah tersedia.

“Kami cek kembali, alokasi bantuan pendidikan tersedia senilai Rp218 miliar,” ujar Herman beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Yomanius dengan lugas membantah. “Faktanya tidak ada,” cetusnya. Ia juga menyesalkan adanya pergeseran anggaran sepihak tanpa koordinasi maupun pemberitahuan resmi kepada Komisi V DPRD Jabar.

DPRD Desak Pergeseran Anggaran Segera

DPRD Jabar kini mendesak Pemprov untuk tidak menunggu hingga APBD Perubahan 2026—yang waktunya masih lama—untuk mengembalikan dana tersebut. Komisi V mendorong adanya langkah darurat berupa pergeseran anggaran di awal tahun ini.

Poin Desakan DPRD:

  • Pemulihan Segera: Memasukkan kembali dana Rp218 miliar melalui pergeseran anggaran oleh eksekutif.

  • Transparansi: Menuntut koordinasi yang lebih baik dalam penyusunan anggaran pendidikan.

  • Kepastian Penyaluran: Memastikan bantuan cair sejak awal tahun anggaran agar siswa miskin tetap bisa bersekolah.

Baca juga :  Beasiswa Jabar Tak Muncul di APBD? KDM: Bukan Dihapus, Tapi Tunggu Data Siswa Miskin.

“Jangan sampai alokasi di (APBD) Perubahan nanti juga terbatas. Kami cemas beasiswa untuk anak miskin tidak terpenuhi sama sekali,” tutup Yomanius.