WartaPendidikan.co.id, JAKARTA, 6 Februari 2026 – Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang aksi nekat. Seorang siswa kelas IX SMPN 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), nekat melempar bom molotov ke area sekolah saat jam istirahat. Insiden ini memicu reaksi keras dari DPR RI yang menilai aksi tersebut sebagai sinyal bahaya radikalisme di kalangan remaja.

Pelemparan terjadi tepat saat para siswa sedang menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibat ledakan botol berisi bahan bakar tersebut, satu orang pelajar dilaporkan terkena percikan api.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyebut rentetan peristiwa kelam di sektor pendidikan—termasuk kasus bunuh diri siswa di NTT dan teror molotov di Kalbar—sebagai alarm keras bagi negara.

“Anak usia sekolah hari ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai eksekutor untuk melaksanakan radikalisme. Ini menjadi perhatian serius Komisi X DPR,” ujar Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen Senayan.

Ia menduga ada pihak-pihak yang tidak senang dengan penataan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga mulai menyasar siswa sebagai alat provokasi. “Dalam waktu dekat, sebelum masa reses, kami akan mengundang Mendikdasmen untuk membahas ini secara serius,” tegasnya.

Kapolsek Sungai Raya, AKP Hariyanto, mengonfirmasi bahwa terduga pelaku telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku datang ke lokasi dan langsung melemparkan botol berbahan bakar yang sudah disulut api.

  • Kejadian: Selasa, 3 Februari 2026.

  • Dampak: Percikan api dan kepulan asap sempat muncul, namun warga dan pihak sekolah sigap memadamkan api sebelum merambat ke bangunan utama.

  • Kondisi Sekolah: Pasca-insiden, SMPN 3 Sungai Raya menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena trauma yang dialami siswa dan guru.

Baca juga :  Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Menanggapi Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah

Lalu Hadrian menambahkan bahwa meskipun solusi terus diberikan, kasus serupa kerap berulang. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari orang tua, guru, dan seluruh stakeholder pendidikan untuk memutus rantai radikalisme sejak dini.

“Kalau orang mengatakan negara tidak hadir, negara itu hadir. Sekarang kita cari salahnya di mana sehingga ini terus berulang kembali,” pungkasnya.