WartaPendidikan.co.id, Surabaya – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menyatakan bahwa masalah utama dalam dunia pendidikan saat ini bukanlah kurangnya jumlah sekolah, melainkan pada pengelolaan dan manajemen yang masih perlu diperbaiki.
Jairi, yang berbicara di Kota Surabaya pada hari Jumat, menilai bahwa salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan adalah sistem perekrutan guru, terutama dalam menggantikan tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
“Perekrutan guru harus dilakukan dengan pola yang baik dan tepat, sehingga tidak ada kekosongan tenaga pengajar yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar,” kata Jairi.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang layak dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Jairi menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga miskin seharusnya tidak ditempatkan di sekolah khusus dengan fasilitas dan kurikulum yang berbeda dari sekolah umum.
“Kita memerlukan sekolah inklusif yang bisa diakses semua kalangan, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu,” tambahnya.
Jairi juga menyoroti peran penting organisasi masyarakat (ormas) dalam pendidikan, dengan menyatakan bahwa ormas seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lembaga keagamaan lainnya telah memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ormas besar ini dapat dilibatkan dalam program pendidikan nasional tanpa harus membuka sekolah sendiri.
Selanjutnya, ia menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki sistem pendidikan, termasuk memperbarui kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan sistem perekrutan guru, dan memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik.
“Selain itu, fasilitas satuan pendidikan harus dipenuhi agar layak dan mumpuni. Untuk wilayah terluar, harus ada kebijakan khusus, seperti mengirimkan guru terbaik dengan gaji yang layak, serta membangun sekolah jika fasilitas pendidikan belum tersedia,” ujarnya.
Jairi menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak, baik dari keluarga kaya maupun miskin, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. (*)
Leave a Reply