WartaPendidikan.co.id, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur mengkritisi efektivitas anggaran pendidikan yang mendapat porsi cukup besar namun belum menunjukkan hasil optimal.

“Anggaran pendidikan sebesar Rp3,4 triliun belum dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, yang hanya mencapai 65,37 persen,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono, dalam keterangannya pada Kamis.

Ia menyatakan bahwa hal ini menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Selain itu, Guntur juga menyoroti program pelatihan tenaga kerja dengan anggaran Rp98,75 miliar yang tidak dilengkapi dengan data mengenai penyerapan tenaga kerja pasca-pelatihan.

Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Fraksi PDIP menyarankan agar distribusi tenaga pendidik dan kesehatan lebih merata, serta pembangunan fasilitas dasar ditingkatkan.

Guntur juga menekankan pentingnya pendidikan vokasi, pengembangan link-and-match dengan industri, dan inkubasi wirausaha muda untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan usia produktif.

Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Rabu (9/4), PDIP juga menyoroti penanganan pengentasan kemiskinan.

Dengan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp1,35 triliun, angka kemiskinan hanya turun 0,17 persen, sementara ketimpangan kesejahteraan masih cukup lebar (Indeks Theil 0,222).

“Tanpa perbaikan struktural dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, pemborosan fiskal, ketimpangan sosial, dan penurunan kepercayaan publik sulit dihindari,” tambah anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut. (*)

Baca juga :  Pendidikan Jadi Prioritas Utama, Presiden Prabowo Soroti Besarnya Anggaran APBN