WartaPendidikan.co.id, Sorong – Suka atau tidak, pendidikan gratis kini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dinilai oleh masyarakat terhadap kepala daerah di Tanah Papua, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar mewujudkan pendidikan gratis tersebut.

Dalam paparan pra-Musrembang Provinsi Papua Barat Daya, seluruh bupati dan wali kota sepakat untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, pada Selasa (11/3/2025).

Di Kabupaten Sorong, Wakil Bupati H. Sutedjo mengungkapkan bahwa pendidikan gratis telah diberlakukan sejak 12 tahun lalu.

“Sekolah gratis telah kita berlakukan sejak 12 tahun yang lalu. Sejak 7 tahun yang lalu kita telah pula siapkan angkutan berupa bus gratis. Dan juga kita telah memberikan seragam gratis kepada siswa sejak lima tahun yang lalu, ” ucap Wabup Sutedjo.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menjadikan pendidikan gratis sebagai prioritas utama sesuai dengan program prioritas Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau.

“Untuk yang awal kita baru bisa terapkan di sekolah negeri yang berjumlah 72 sekolah dari TK hingga SMA. Jadi untuk negeri tidak ada lagi yang bayar, ” kata Wali Kota Lobat.

Untuk sekolah swasta, Lobat menambahkan, diberikan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Pencangan program pendidikan gratis Gubernur sangat konek dengan kami di Pemerintah Kota Sorong. Dan saya berterima kasih sekali kepada Tuhan yang mengirim Gubernur yang sangat memahami Papua Barat Daya, ” tutur Septinus Lobat.

Pendidikan gratis di Kota Sorong akan secara resmi dicanangkan pada Mei 2025.

Baca juga :  Seleksi Masuk PTN Dinilai Jadi Sarana Pembentukan Karakter, Bukan Sekadar Ujian Akademik

“Kami secara khusus mengundang bapak Gubernur untuk hadir pada pencangan pendidikan gratis, ” ucap Walikota Lobat.

Bupati Raja Ampat, Orideko Irianto Burdam, melaporkan di hadapan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau bahwa ia telah memerintahkan melalui berbagai rapat dengan Sekda dan OPD untuk memberlakukan pendidikan gratis dari TK hingga SMA di Kabupaten Raja Ampat.

“Kita di Raja Ampat punya APBD termasuk cukup tinggi, tetapi kenapa tidak bisa pendidikan gratis. Maka saya sampaikan tidak ada alasan lagi, pendidikan gratis harus bisa diberlakukan, ” kata Orideko Burdam.

Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa pada Mei 2025, program pendidikan gratis sudah harus dilaksanakan tanpa diskriminasi.

“Pendidikan gratis harus didukung dengan data, jumlah siswa itu ada berapa, sehingga kita bisa hitung sama-sama. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan, karena yang didik di sekolah negeri dan swasta itu anak-anak bangsa, anak Papua, jadi tidak boleh ada diskriminasi di situ, ” ujar Gubernur Elisa Kambu.

Gubernur juga berharap bahwa pada tahun ajaran baru, tidak ada lagi biaya pendaftaran atau sumbangan pembangunan untuk siswa baru. (*)