WartaPendidikan.co.id, Medan – Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Syaifullah Yusuf, menegaskan bahwa empat Sekolah Rakyat (SR) akan mulai beroperasi di Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2025. Lokasi keempat SR tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni satu sekolah akan dibuka di gedung milik Pemerintah Provinsi Sumut, dua lainnya memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial di Deliserdang, dan satu lagi berlokasi di Kampus V Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Tebing Tinggi.
Pernyataan ini disampaikan Mensos usai menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat serta Dialog Pilar-Pilar Sosial yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Jumat (11/4/2025).
Mensos menyampaikan harapannya agar SR di Sumut dapat mulai menerima peserta didik baru pada pertengahan tahun 2025. Saat ini, pihaknya masih melakukan simulasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program secara menyeluruh. Ia mengungkapkan, total ada sekitar 50 Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dibuka di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini.
“Kami sedang melakukan simulasi anggaran untuk 50 sekolah, menghitung jumlah siswa dan kebutuhan lainnya sebagai bagian dari proses menuju pelaksanaan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, siap mendukung penuh program prioritas nasional ini. Ia menegaskan bahwa semangat program ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemprov Sumut akan terus berupaya agar masyarakat miskin bisa tersenyum dan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang layak,” kata Bobby.
Sekolah Rakyat ditujukan untuk warga miskin dan sangat miskin, dengan tujuan menyediakan pendidikan berkualitas lengkap dengan fasilitas pendukung, termasuk asrama bagi siswa selama menempuh pendidikan.
Di Sumut sendiri, usulan pendirian Sekolah Rakyat terus bertambah. Dari sebelumnya 21 kabupaten/kota yang mengajukan, kini jumlahnya sudah mencapai 22 daerah.
Gubernur Bobby berharap keberadaan Sekolah Rakyat bisa menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan di Sumatera Utara dan membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk meraih cita-cita mereka melalui pendidikan.
Acara ini turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumut, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), personel Tagana, serta berbagai pihak terkait lainnya. (*)
Leave a Reply