WartaPendidikan.co.id, Jakarta – Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pendidikan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat melanjutkan pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai Sekolah Rakyat.

Menurut informasi dari situs resmi Kemensos, Sekolah Rakyat direncanakan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Saat ini, kurikulum dan persiapan lainnya sedang disusun.

Sekolah ini akan disediakan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menjadi bagian dari usaha pengentasan kemiskinan dan dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Data menunjukkan bahwa hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD, yang menjadi salah satu hambatan utama bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata pemerintah untuk memutus siklus kemiskinan, dengan harapan masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Maret 2025, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, untuk membahas pembangunan Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini kami bertemu Pak Menteri PU untuk koordinasi mengenai sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, sesuai arahan Presiden,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan bahwa sarana dan prasarana Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan Kementerian PU akan membentuk tim dan merancang desain awal pembangunan Sekolah Rakyat yang akan mengusung konsep asrama atau boarding school.

Sekolah Rakyat akan dibangun di lahan seluas 5-10 hektare.

Dalam mendirikan Sekolah Rakyat dengan konsep boarding school, Ketua Tim Formatur Mohammad Nuh menekankan pentingnya beberapa aspek, seperti perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan kurikulum. Ia juga menyebutkan bahwa tata kelola dan kualitas pengawasan sangat penting untuk memastikan mutu sekolah.

Baca juga :  Pemerintah Siapkan Program Transisi From School to Work untuk Persiapkan Lulusan SMK Siap Bekerja

Untuk membahas semua aspek ini, Gus Ipul membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Rapat tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah, serta perguruan tinggi, untuk memastikan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk mewujudkan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menyatakan bahwa kementerian dan lembaga tersebut akan bergabung dalam Satgas dan fokus untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (*)