WartaPendidikan.co.id, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan inklusif melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, pada Jumat di Pontianak menyatakan bahwa kedua program pendidikan ini memerlukan lahan yang cukup luas. Untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya, masing-masing diperkirakan membutuhkan sekitar 5 hektare lahan. Sementara itu, Sekolah Garuda yang direncanakan dibangun di Singkawang memerlukan lahan sekitar 10 hektare, dan akan dilengkapi dengan fasilitas asrama.

Menurut Norsan, kedua sekolah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua lapisan masyarakat, khususnya yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.

Ia berharap, dengan hadirnya Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, akan terbuka akses pendidikan yang lebih luas bagi warga Kalbar yang mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah provinsi dan kabupaten optimistis bahwa proyek ini akan membantu menjembatani kesenjangan pendidikan dan mendorong kemajuan di sektor pendidikan daerah.

“Keberadaan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mendukung pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Barat,” ujar Norsan.

Sementara itu, langkah konkret telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di Jalan Parit Derabak, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya.

Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan sekolah seluas 6 hektare, yang terdiri dari 4,3 hektare lahan eksisting dan 1,7 hektare tambahan. Pemerintah daerah juga siap untuk mendukung pembangunan melalui penyediaan air bersih, penerangan jalan, infrastruktur penunjang, serta pengurusan perizinan.

Baca juga :  Peringati Hari Kartini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi Kunjungi SDN 150 Kota Jambi

“Jika nanti Kubu Raya juga mendapatkan kuota pembangunan Sekolah Rakyat tingkat SD dan SMP, kami akan siapkan kawasan pendidikan terpadu untuk mendukung program ini,” ujar Sujiwo.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Utin Tidanti, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem asrama (boarding school) dan diutamakan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah.

“Konsep sekolah ini mirip dengan Sekolah Taruna Nusantara, yang menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk anak-anak potensial yang mengalami kendala finansial. Berdasarkan data kami, terdapat 1.804 anak di Kalbar yang memenuhi kriteria untuk diterima di Sekolah Rakyat ini,” ungkap Utin.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari program nasional yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, dan Kubu Raya menjadi salah satu daerah yang dianggap siap untuk memulai implementasinya.

Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Muhammad Darwis, menyampaikan dukungannya terhadap proyek ini dan memastikan bahwa DPRD siap memberikan sokongan anggaran.

“Kami menyambut baik pembangunan Sekolah Rakyat yang akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. DPRD akan mendukung dari sisi anggaran agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar,” ujar Darwis.

Menurutnya, DPRD Kalbar akan memasukkan alokasi dana dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan operasional sekolah. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal jalannya proyek ini agar berjalan sesuai rencana, karena hal ini sangat penting bagi masa depan generasi muda Kalimantan Barat. (*)