WARTAPENDIDIKAN.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan skema Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses lembaga pendidikan formal, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin.

“Pendidikan jarak jauh ini untuk merespons berbagai situasi-situasi. Terutama bagi anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Tatang kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa skema PJJ menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai tantangan akses pendidikan, termasuk mengurangi angka anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini mencapai 3,9 juta jiwa.

“Skema PJJ ini tengah disiapkan secara bertahap melalui skema jalan hingga 2029 mendatang. Pada 2025 ini, pemerintah tengah menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur untuk menunjang PJJ di berbagai wilayah di Indonesia,” jelasnya.

Tatang juga menguraikan tahapan implementasi PJJ yang telah dirancang pemerintah. Pada 2026, fokus akan diberikan pada pelatihan guru dan pengembangan modul pembelajaran. Kemudian, implementasi bertahap PJJ akan dimulai pada 2027.

“Pengembangan sistem penilaian dan evaluasi pada 2028, serta konsolidasi dan pengembangan lanjutan pada 2029. PJJ ini dipilih sebagai strategi untuk menjangkau luas, fleksibel dan inklusif serta juga kita bisa mengatasi keterbatasan tenaga pendidik dan sarana, biaya,” ungkap Tatang.

Dengan skema ini, pemerintah berharap pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala oleh jarak, geografis, maupun keterbatasan sarana dan prasarana. (*)

Baca juga :  Kemendikdasmen Rilis Rapor Pendidikan 2025 sebagai Evaluasi Mutu Layanan Pendidikan