WartaPendidikan.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani melayangkan kritik tajam terkait lambatnya proses pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Puan menilai pemerintah harus lebih serius dan cekatan dalam menyelesaikan persoalan status kepegawaian para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Puan menyayangkan proses birokrasi yang dinilai berbelit-belit sehingga menghambat kepastian kesejahteraan guru di berbagai daerah. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tidak bisa ditunda-tunda, mengingat peran vital mereka dalam mencetak generasi penerus bangsa.
Keterlambatan ini dianggap tidak sejalan dengan komitmen pemerintah yang berjanji akan memprioritaskan penyelesaian tenaga non-ASN, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami sangat menyayangkan lambatnya proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Guru-guru kita sudah memberikan pengabdian yang luar biasa, namun kepastian status mereka masih terhambat birokrasi,” ujar Puan Maharani dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Desak Koordinasi Pusat dan Daerah Puan menyoroti adanya sumbat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seringkali menjadi alasan klasik tertundanya pengangkatan. Ia mendesak kementerian terkait untuk segera melakukan jemput bola dan memastikan usulan formasi dari daerah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
DPR RI, lanjut Puan, akan terus melakukan pengawasan ketat agar target pengangkatan satu juta guru tidak hanya menjadi sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru honorer.
“Pemerintah pusat dan daerah harus selaras. Jangan sampai anggaran sudah ada, tapi administrasinya macet. Kasihan para guru yang sudah bertahun-tahun menunggu kepastian,” tegasnya.
Fokus pada Kesejahteraan Guru Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa pengangkatan menjadi PPPK bukan sekadar masalah status, melainkan menyangkut harkat dan martabat serta kesejahteraan keluarga guru. Dengan status yang jelas, guru diharapkan dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pengajaran tanpa perlu memikirkan kesulitan ekonomi.
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk tidak abai terhadap guru-guru di wilayah terpencil (3T) yang tantangannya jauh lebih berat namun seringkali luput dari percepatan administrasi.
Peringatan bagi Kementerian Terkait Ketua DPR RI ini meminta kementerian terkait, mulai dari Kemendikdasmen hingga Kemenpan-RB, untuk duduk bersama memangkas prosedur yang tidak perlu. Ia memberikan “warning” agar sisa kuota pengangkatan tahun ini benar-benar diserap secara maksimal.
“DPR akan terus mengawal ini. Kami minta pemerintah memberikan tenggat waktu yang jelas kapan sisa guru honorer ini tuntas diangkat. Mereka adalah pilar pendidikan kita,” pungkas Puan.
Leave a Reply