WartaPendidikan.co.id, Jakarta, 18 Februari 2026-Media sosial tengah diramaikan oleh kritik warganet yang “menyerbu” kolom komentar Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak. Hal ini bermula dari pernyataannya mengenai asal-usul anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak akurat.

Melalui unggahan di platform X pada Senin (16/2/2026), Dahnil membantah bahwa dana MBG memotong alokasi anggaran pendidikan. Ia menyatakan:

“Saat ini terus dikembangkan isu, seolah Program MBG mengambil hak anggaran pendidikan. Faktanya, tidak sama sekali, program MBG menggunakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan Presiden prabowo yang nilainya lebih dari 300 triliun, apa saja yang di efisensi Presiden? Perjalanan dinas, dan alokasi-alokasi lainnya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada rakyat,” ujar Dahnil.

Poin-Poin Kontroversi

Pernyataan tersebut segera memicu reaksi keras dari publik karena beberapa alasan:

  • Ketidaksesuaian dengan Aturan: Warganet mengoreksi Dahnil dengan merujuk pada Perpres 118/2025 tentang Rincian APBN 2026.

  • Data Anggaran: Dalam beleid tersebut, tercatat bahwa lebih dari Rp233 triliun dari anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

  • Klarifikasi Lanjutan: Menanggapi ramainya kritik, Dahnil kembali mengunggah penjelasan tambahan. Dalam keterangan terbarunya, ia menyebutkan sumber pendanaan lain berasal dari denda sawit ilegal.

Baca juga :  Pemkab Sigi Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Tetap Berlanjut Tanpa Pemotongan Anggaran