WartaPendidikan.co.id, Kalimantan Timur, 18 Februari 2026-Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, memberikan catatan kritis terkait realisasi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud – Seno Aji, yakni GratisPol. Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan konsep pendidikan gratis secara menyeluruh.

Poin Utama Kritik

  • Kesetaraan Akses: Yani menegaskan bahwa pendidikan gratis tidak boleh bersifat diskriminatif. Program ini harus menjangkau seluruh warga Kalimantan Timur tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun latar belakang profesi (termasuk PNS dan pejabat).

  • Ketidaksinkronan Janji dan Realita: Munculnya laporan mengenai hambatan pembiayaan bagi mahasiswa jenjang S3 menjadi sorotan. Ia memperingatkan agar tidak terjadi polemik akibat perbedaan antara janji kampanye dengan teknis pelaksanaan di lapangan.

  • Komitmen dalam Perencanaan: Karena program ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disetujui DPRD, maka pemerintah provinsi berkewajiban melaksanakannya secara maksimal.
    Yani menyarankan agar pemerintah provinsi melakukan revisi dokumen perencanaan jika memang kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi untuk membiayai program secara penuh. Ia menilai tantangan utama saat ini berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, khususnya yang bersumber dari dana transfer dan dana bagi hasil (DBH), yang sangat memengaruhi kelancaran realisasi program tersebut.

Baca juga :  Gubernur Jambi Dukung Revisi UU Sisdiknas untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru