WartaPendidikan.co.id, YOGYAKARTA, 18 Februari 2026 – Sebuah usulan revolusioner muncul dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Rimawan Pradiptyo, akademisi senior UGM, mendesak penghapusan sistem soal pilihan ganda (multiple choice) dalam evaluasi pendidikan di Indonesia.

Langkah ini dinilai krusial untuk membongkar budaya “menghafal” dan menggantinya dengan budaya berpikir analitis. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Public Lecture Series 002 dari Pandu Negeri di Embung Giwangan.

Hapus Pilihan Ganda demi Orisinalitas Berpikir

Menurut Rimawan, sistem pilihan ganda selama ini justru membelenggu kreativitas dan kemampuan sintesis pelajar serta mahasiswa. Ia menuntut para pengajar untuk mengubah paradigma evaluasi.

”Ubah paradigma evaluasi dari sekadar pilihan ganda menjadi tantangan analisis dan sintesis yang memicu originalitas berpikir mahasiswa,” tegas Rimawan melalui keterangan tertulisnya.

Ia juga menyoroti fenomena evidence based policy (kebijakan berbasis data) di Indonesia yang sering kali kandas oleh kepentingan politik. Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa cara berpikir merdeka belum menjadi fondasi dalam pengelolaan negara.

Rocky Gerung: Pendidikan Kita Hanya “Produksi Ijazah”

Dalam forum yang sama, akademisi dan pengamat publik Rocky Gerung memberikan kritik tajam. Ia menilai sistem pendidikan nasional saat ini gagal menghasilkan pemikir, melainkan hanya mesin pencetak kertas sertifikat.

“Pendidikan itu adalah maieutike techne—teknik kebidanan untuk mengeluarkan janin pikiran guna menghidupkan harapan. Namun, yang kita lihat sekarang adalah surplus ijazah namun defisit value (nilai),” sentil Rocky.

Rocky juga menyesalkan banyaknya lulusan perguruan tinggi yang terjebak dalam “teknostruktur” kekuasaan. Alih-alih menjadi kritikus yang membela hak generasi masa depan, banyak akademisi yang integritasnya luluh oleh “rayuan material”.

Hasto Wardoyo Sindir “Inovasi Semu” di Birokrasi

Mantan Kepala BKKBN yang kini menjabat Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, turut menyoroti fenomena “inovasi semu” yang menjangkiti dunia pendidikan dan birokrasi. Ia menilai banyak perubahan yang terlihat hebat secara administratif, namun tidak menyentuh akar masalah.

Baca juga :  Musrenbang Pulau Laut Sigam 2027: Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Skala Prioritas Utama

”Banyak inovasi yang kita banggakan hari ini sebenarnya hanya just normal science. Kerjanya memang terlihat cepat, seperti cetak akta hari ini juga, tapi tidak menyentuh perubahan pola pikir (change of mindset),” kata Hasto.

Ia menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah kecepatan sistem, melainkan bagaimana menjembatani jarak antara pengetahuan kognitif dengan perilaku nyata di lapangan.