WartaPendidikan.co.id,BANGKA – Suasana haru dan penuh emosi mewarnai ruang rapat Paripurna DPRD Bangka Barat pada Rabu 18 Februari 2026 siang. Puluhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mendatangi gedung wakil rakyat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka.

Mengenakan seragam batik khas PGRI, para pahlawan tanpa tanda jasa ini menyampaikan keluh kesah di hadapan Komisi I DPRD Bangka Barat, jajaran Pemerintah Kabupaten, serta instansi terkait lainnya.

Gaji Tak Sebanding dengan Status Pendidikan

Poin utama yang menjadi tuntutan para guru adalah besaran upah bulanan yang dinilai jauh dari kata layak. Perwakilan guru mengungkapkan bahwa mereka hanya menerima gaji sebesar Rp 1,9 juta per bulan, padahal mayoritas dari mereka telah menempuh pendidikan strata satu (S1).

“Kami mencurahkan isi hati kami, kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. Dengan gaji Rp 1,9 juta bagi kami yang sudah S1, itu sangat berat,” ujar salah satu perwakilan guru dengan nada emosional saat RDP berlangsung.

Mereka menuntut adanya kesetaraan penghasilan dengan tenaga PPPK lain di lingkungan Pemerintah Daerah Bangka Barat. Mereka berharap pengabdian mereka dihargai lebih layak guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Respons Legislatif dan Pemerintah

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya. Ia bersama anggota dewan lainnya mendengarkan secara seksama setiap aspirasi yang disampaikan.

Pihak pemerintah daerah yang hadir dalam rapat tersebut meliputi:

  • Kepala BKPSDM Bangka Barat.

  • Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.

  • Kabag Hukum Setda.

  • Ketua Tim TAPD Bangka Barat.

RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bangka Barat pada akhir Januari lalu serta menanggapi surat resmi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bangka Barat.

Baca juga :  Wawali Yogyakarta Apresiasi Dedikasi Guru dan Tokoh Masyarakat SD Muhammadiyah Jogokariyan

Rapat Berjalan Alot

Hingga berita ini diturunkan, diskusi di dalam ruang rapat masih berlangsung cukup dinamis. Para guru masih terus bergantian menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari beban kerja hingga ketidakpastian status ekonomi.

Pihak DPRD dan Pemkab Bangka Barat pun tengah melakukan pengkajian terhadap regulasi dan kemampuan anggaran daerah untuk menanggapi tuntutan para guru tersebut.