“Awas ‘Gelap Gulita’ Pendidikan: Pemerintah Diingatkan Fokus Benahi SDM, Bukan Rangkap Jabatan.”

WartaPendidikan.co.id, 19 Februari 2026-Pemerintah kini didesak untuk memberikan perhatian ekstra pada pembenahan sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) diminta segera mengevaluasi arah kebijakannya agar tetap relevan dengan dinamika nasional saat ini.

Fokus pada Kualitas SDM

Aspirasi ini salah satunya datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM). Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tata kelola pendidikan tinggi benar-benar berorientasi pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Fery Ashari, seorang praktisi pendidikan tinggi dari UNM, melihat situasi saat ini sebagai momentum tepat untuk melakukan perbaikan kelembagaan yang proporsional. Ia mencatat adanya tantangan besar bagi kementerian dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi dunia akademik.

“Kementerian diharapkan mampu keluar dari ambiguitas kebijakan agar fokus pada mandat utama, yakni pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap terap,” ujar Fery dalam keterangannya, Kamis (19/2).

Sorotan terhadap Rangkap Jabatan

Selain arah kebijakan, Fery juga mengkritisi isu rangkap jabatan yang dianggap dapat mengganggu konsentrasi dalam mengelola kompleksitas persoalan pendidikan di Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang secara tegas melarang menteri menjabat sebagai pejabat negara lain atau pimpinan di perusahaan swasta maupun milik negara.

Tiga Pilar Evaluasi Tata Kelola

Menurut Fery, ada tiga poin krusial yang harus diperhatikan dalam evaluasi ini:

1. Netralitas Jabatan: Sesuai dengan UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

2. Efektivitas Kepemimpinan: Memastikan fokus menteri tidak terbagi dalam menjalankan fungsi strategis.

3. Kredibilitas Kebijakan: Menghindari persepsi publik terkait adanya konflik kepentingan.

Kegagalan dalam merespons poin-poin tersebut diprediksi akan memicu gelombang protes yang lebih besar. Saat ini, Aliansi BEM Seluruh Indonesia dikabarkan sedang mengonsolidasikan aksi massa bertajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” yang direncanakan berlangsung pada 23 hingga 27 Februari 2026.