WartaPendidikan.co.id, KEDIRI, 20 Februari 2026 – Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana langsung dihadapkan pada tantangan berat. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga ratusan miliar rupiah menuntut efisiensi anggaran secara besar-besaran di Kabupaten Kediri.

Namun, bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini menegaskan tidak akan mengorbankan hak dasar warganya. Meski ruang fiskal menyempit, sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diganggu gugat.

“Pendidikan dan kesehatan adalah mandatory spending. Kendati kondisi keuangan daerah sedang dalam tekanan, anggaran beasiswa dan jaminan kesehatan tidak akan dikurangi,” tegas Mas Dhito.

Pendidikan: Investasi Memutus Rantai Kemiskinan

Bagi Mas Dhito, pendidikan adalah instrumen utama untuk mengentaskan kemiskinan. Ia memastikan keberlangsungan SMA Dharma Wanita Boarding School, sekolah rakyat khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Beberapa poin penting kebijakan pendidikan di 2026 meliputi:

  • Beasiswa Pendidikan: Tetap dianggarkan sebesar Rp30 miliar per tahun, setelah sebelumnya sempat naik Rp4 miliar pada 2025.

  • Kesejahteraan Guru: Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Sementara ribuan lainnya diakomodasi melalui skema PPPK paruh waktu.

  • Insentif Guru Madin: Target penerima insentif dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru madrasah diniyah (madin) naik dari 9.500 orang menjadi 12.000 orang pada 2026.

  • Infrastruktur: Rehabilitasi gedung sekolah akan terus dilanjutkan setelah sukses memperbaiki 104 satuan pendidikan (SD dan SMP) sepanjang 2025.

Kesehatan: Anggaran UHC Naik ke Rp165,5 Miliar

Di sektor kesehatan, Mas Dhito menunjukkan komitmen nyata dengan meningkatkan alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat (Universal Health Coverage/UHC). Pada 2025, UHC Kabupaten Kediri mencapai 98,72 persen dengan alokasi Rp143 miliar.

Baca juga :  "Isak Tangis Nur Asia Pecah di PN Jambi, Mohon Ampun Atas Kasus Korupsi Dana BOP"

“Untuk 2026, anggaran UHC kita naikkan menjadi Rp165,5 miliar. Kami ingin memastikan setiap warga Kediri memiliki akses kesehatan tanpa hambatan biaya,” jelasnya.

Selain jaminan biaya, Mas Dhito juga memperkuat fasilitas fisik:

  1. Pembangunan RSUD: Percepatan pembangunan gedung baru RSUD, termasuk RSKK Pelem.

  2. Puskesmas Rawat Inap: Kini telah tersedia 13 Puskesmas rawat inap untuk mendekatkan layanan ke pemukiman warga.

Bupati muda ini memberikan peringatan keras kepada seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah agar selalu memberikan layanan yang maksimal. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi petugas yang memberikan pelayanan tidak ramah atau tidak profesional kepada masyarakat.