WartaPendidikan.co.id, Jambi – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memimpin langsung penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian dari penguatan SAKIP. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Maulana menuntut seluruh pimpinan OPD hingga tingkat kecamatan untuk bekerja secara profesional dan transparan. PK ini menjadi dasar hukum sekaligus komitmen moral bagi para pejabat publik.
Penandatanganan ini dilakukan sebagai tahap awal strategis untuk memastikan program “Kota Jambi Bahagia” tidak hanya bagus di atas kertas. Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menekankan bahwa keberhasilan 11 program unggulan sangat bergantung pada efektivitas manajerial para pimpinan OPD. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana kerja dan realisasi di lapangan.
Maulana menyatakan bahwa setiap instrumen organisasi harus bergerak secara harmonis, baik secara vertikal maupun horizontal. Ia melarang adanya ego sektoral antar-dinas yang dapat menghambat jalannya pelayanan publik. Dengan adanya PK, setiap pejabat telah mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
“Melalui penandatanganan ini agar penugasan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Sistem manajerial yang dibangun diharapkan mampu menciptakan efek sinergis secara vertikal maupun horizontal di lingkungan perangkat daerah sehingga seluruh instrumen organisasi bergerak searah,” tegas Wali Kota.
Visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi target akhir dari penandatanganan kinerja ini. Program-program seperti Balikat, Rumel, dan Lansia Bahagia akan dipantau ketat akuntabilitasnya. Wali Kota optimis, dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kepercayaan publik terhadap kinerja jajaran Pemkot Jambi akan semakin meningkat pesat di tahun 2026.
Leave a Reply