WartaPendidikan.co.id, 19 Februari 2026– Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2), sejumlah pimpinan komisi DPR memberikan catatan kritis mengenai penanganan bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Sorotan utama meliputi pengabaian aspek Sumber Daya Manusia (SDM), tumpang tindih anggaran, serta pemulihan layanan dasar yang belum optimal.
Fokus SDM dan Pemisahan Anggaran
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengkritik laporan pemerintah yang dianggap terlalu berorientasi pada pembangunan fisik dan mengabaikan kesejahteraan warga terdampak.
“Kami tadi belum mendengarkan dilaporkan mengenai SDM. Yang dilaporkan baru infrastruktur. belum menyentuh SDM yang terdampak. Belum ada tunjangan apa pun. Kami mohon itu diperhatikan karena di Komisi VIII itu menjadi problem yang belum bisa diselesaikan,” ujar Marwan.
Ia juga menekankan pentingnya memisahkan dana bencana dari anggaran rutin kementerian, terutama di Kementerian Agama, agar program kerja lainnya tidak terganggu.
“Yang sudah disalurkan oleh Kementerian Agama terkait yang terdampak bangunan tadi itu, baik sekolah, masjid, dan lain-lain itu, itu baru anggaran reguler. Bukan penanganan kebencanaan,” jelasnya. “Kami khawatir nanti dianggap selesai sehingga anggaran regulernya itu terpakai untuk penanganan kebencanaan, sehingga program lain akan terkendala. Kalau bisa ya khusus penanganan infrastruktur kebencanaan ini di luar anggaran yang reguler,” lanjutnya.
Kondisi Psikologis dan Darurat Bencana
Marwan secara khusus menyoroti situasi di Tapanuli Tengah, di mana warga mengalami trauma psikologis akibat ancaman banjir yang terus menerus terjadi meski curah hujan rendah.
“Masyarakat Tapanuli Tengah sepertinya sudah frustrasi. Secara psikologis mereka sudah terganggu. Karena sedikit saja hujan, tidak perlu terlalu deras, mereka banjir karena sungainya sudah tidak ada,” tuturnya.
Pemulihan Pendidikan yang Belum Realistis
Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyoroti bahwa klaim pulihnya sektor pendidikan tidak sesuai dengan realitas di lapangan yang masih serba terbatas.
“Karena operasional mungkin sudah berjalan, kegiatan belajar mengajar sudah terjadi, tapi di tenda dalam keadaan panas dan tidak bisa betul-betul mengikuti jam pelajaran seperti sebelumnya,” ujarnya.
Leave a Reply