WartaPendidikan.co.id, Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi memberikan respon terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun anggaran 2025. Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, legislatif memberikan catatan kritis terkait realisasi pendapatan daerah yang dinilai belum optimal.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, dipaparkan bahwa kondisi makro ekonomi Jambi sepanjang tahun 2025 berhasil bertahan di jalur hijau. Namun, pencapaian tersebut dinilai belum sejalan dengan target penerimaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.
DPRD Jambi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya mampu menjadi stimulus bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, berdasarkan data LKPJ, terdapat beberapa sektor pendapatan yang realisasinya masih di bawah ekspektasi.
“Kami mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di tahun 2025. Namun, ada catatan tebal mengenai realisasi pendapatan. Pemerintah daerah harus lebih jeli melihat potensi yang ada agar tidak terus-menerus meleset dari target,” ujar pihak DPRD Provinsi Jambi.
Optimalisasi Sektor Pajak dan Retribusi DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas-dinas penghasil. Legislator menengarai masih banyak celah kebocoran pendapatan serta kurang maksimalnya pemanfaatan aset-aset daerah yang seharusnya bisa menyumbang PAD lebih besar.
Pihak dewan mendorong adanya inovasi berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Hal ini dianggap sebagai solusi jitu untuk menekan angka piutang daerah sekaligus meningkatkan transparansi keuangan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kemandirian fiskal. Jangan sampai kita tumbuh secara makro, tapi pendapatan daerah jalan di tempat. Kita butuh terobosan, bukan sekadar rutinitas,” tambahnya.
Fokus pada Pemerataan Pembangunan Selain masalah pendapatan, DPRD juga menyoroti bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di pelosok Jambi. Dewan meminta agar alokasi belanja daerah di tahun mendatang lebih difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.
Efektivitas belanja modal untuk infrastruktur juga menjadi poin pengawasan. DPRD tidak ingin anggaran yang dikeluarkan tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan produktivitas masyarakat di desa-desa.
Rekomendasi untuk Tahun Depan Sebagai tindak lanjut dari LKPJ 2025 ini, DPRD Jambi akan membentuk tim untuk menyusun rekomendasi resmi. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran dan program di tahun-tahun berikutnya.
“Catatan ini adalah bentuk fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Jambi,” pungkasnya.
Leave a Reply