WartaPendidikan.co.id, Jambi – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Langkah ini difokuskan pada perlindungan kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta antisipasi gangguan aktivitas akibat kabut asap.

Keseriusan tersebut ditunjukkan Maulana dengan mengikuti Rapat Koordinasi Gabungan Penanganan Karhutla yang dipimpin Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Manggala Agni Jambi, Jalan Lingkar Barat I, Kota Jambi, Selasa (25/8/2026).

Rapat koordinasi itu melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Kejaksaan, BMKG, BNPB, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai pihak terkait penanganan karhutla.

Pertemuan tersebut membahas penguatan langkah pencegahan dan penanganan kebakaran secara terpadu, terutama di wilayah yang menghadapi risiko tinggi akibat kondisi cuaca kering.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, upaya tersebut sangat penting karena asap dari kebakaran di wilayah sekitar berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Kasus ISPA Meningkat, Kesehatan Warga Jadi Prioritas

Maulana mengungkapkan bahwa dampak kabut asap mulai dirasakan masyarakat Kota Jambi, salah satunya melalui peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Menurut laporan yang diterimanya, jumlah kasus ISPA dalam satu minggu terakhir meningkat dari rata-rata sekitar 1.700 kasus menjadi sekitar 1.900 kasus.

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat langkah perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan mengalami gangguan pernapasan.

“Kami Pemerintah Kota Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, dari Pak Kapolresta, Pak Dandim, Ketua DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, dari semua ormas, lembaga adat Melayu, dari hasil rakor itu kita semua meningkatkan status kita, artinya semua komponen, baik dari pemerintahan maupun masyarakat, harus siaga terus,” kata Maulana.

Sebagai bentuk dukungan penanganan dampak asap, BNPB memberikan bantuan sebanyak 5.000 masker kepada Pemerintah Kota Jambi untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Baca juga :  Wali Kota Jambi Fokus pada Ketahanan Pangan dan Sosial Lewat Program Bantuan Beras 2025

Pemkot Jambi juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyiapkan langkah lanjutan apabila kondisi kabut asap semakin memburuk.

PAUD hingga SD Kelas II Diliburkan Sementara

Untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap anak-anak, Pemerintah Kota Jambi mengambil kebijakan meliburkan sementara peserta didik PAUD, TK, SD kelas I, dan SD kelas II selama tiga hari, sesuai pengumuman pada saat itu.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dilaporkan berada pada kisaran 100 hingga 200, sembari upaya pemadaman karhutla terus dilakukan.

Maulana menjelaskan, kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Apabila kondisi pencemaran meningkat hingga melewati ambang yang menjadi acuan pemerintah, langkah perlindungan lebih lanjut akan dipertimbangkan.

“Kalau sudah konstan di atas 200, maka seluruhnya kita liburkan. Sambil tiga hari terus kita monitor karena upaya-upaya pemadaman terus dilakukan,” ujar Maulana.

Pemantauan berkelanjutan diperlukan agar keputusan pemerintah dapat menyesuaikan kondisi di lapangan, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik.

Puskesmas dan Rumah Sakit Diminta Siaga

Selain mengambil langkah di sektor pendidikan, Maulana memastikan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan juga diperkuat.

Seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kota Jambi diminta bersiap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, termasuk menyediakan oksigen bagi pasien yang membutuhkan.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan oksigen segera datang ke rumah sakit maupun puskesmas. Kita sudah memerintahkan seluruh puskesmas untuk standby oksigen, baik di puskesmas maupun di rumah sakit,” jelasnya.

Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan berat diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan selama kondisi karhutla dan kabut asap berlangsung.

Baca juga :  Implementasi SAKIP, Wali Kota Jambi Maulana: Birokrasi Harus Berorientasi Hasil

Pasokan Air Bersih Turut Menjadi Perhatian

Dampak musim kering tidak hanya berkaitan dengan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana mengatakan, pemerintah menerima laporan dari lurah, camat, dan ketua RT mengenai mulai mengeringnya sumber air di beberapa kawasan.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Jambi mengajukan bantuan dua unit mobil tangki air guna membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sambil menunggu dukungan tambahan, distribusi air juga dioptimalkan dengan memanfaatkan mobil tangki yang tersedia di lingkungan Kodim dan Batalyon.

“Kita sudah mengoptimalkan mobil tangki di Kodim dan Batalyon supaya kebutuhan air bisa terdistribusi secara merata, minimal untuk kebutuhan dasar,” terang Maulana.

Pemkot Jambi berharap koordinasi lintas instansi dapat memastikan distribusi air menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Kawasan Bandara Sultan Thaha Jadi Perhatian Khusus

Dalam penanganan karhutla, Maulana juga menyoroti pentingnya pengendalian kebakaran di sekitar Bandara Sultan Thaha Jambi.

Menurutnya, gangguan penerbangan akibat kabut asap berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah wilayah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Pemkot Jambi terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, TNI-Polri, dan instansi terkait untuk mendukung pengendalian kebakaran di kawasan tersebut.

“Kita terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Forkopimdanya serta dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Yang paling penting, zona kebakaran di sekitar bandara harus dikawal betul,” tegas Maulana.

Penanganan Karhutla Diperkuat dari Darat dan Udara

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pemerintah menyepakati tiga langkah utama penanganan karhutla di Provinsi Jambi, yaitu Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penguatan operasi water bombing, serta penambahan dan penguatan pasukan darat.

Baca juga :  Wakil Wali Kota Jambi Buka FASI XXIII: Tekankan Pembentukan Karakter dan Cinta Al-Qur’an Sejak Dini

Operasi Modifikasi Cuaca direncanakan pada 27 dan 30 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan hujan.

Sementara itu, BNPB berencana menambah satu unit helikopter water bombing untuk Provinsi Jambi, sehingga jumlah helikopter yang tersedia untuk mendukung pemadaman menjadi tiga unit.

Penguatan pasukan darat dilakukan melalui keterlibatan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BNPB, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan adanya sejumlah titik panas di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun dilaporkan memiliki 159 titik, Tebo 50 titik, Batanghari 7 titik, Tanjung Jabung Barat 8 titik, dan Muaro Jambi 7 titik.

Angka tersebut merupakan data yang disampaikan dalam rapat pada 25 Agustus 2026 dan perlu dipahami sesuai waktu pemantauannya.

Menteri Kehutanan mengingatkan masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi cuaca kering meningkatkan risiko kebakaran.

Maulana Ajak Masyarakat Cegah Kebakaran

Maulana menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam. Pencegahan juga membutuhkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta seluruh unsur yang beraktivitas di wilayah rawan kebakaran.

Ia mengajak masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan potensi kebakaran kepada pihak terkait.

“Mari bersama-sama menjaga Jambi. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Maulana.

Pemerintah Kota Jambi memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk memantau kualitas udara, melindungi kesehatan warga, menjaga ketersediaan air bersih, serta mengantisipasi gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi.

Melalui langkah tersebut, Pemkot Jambi berupaya mengurangi dampak karhutla sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi cuaca kering dan ancaman kabut asap.