WartaPendidikan.co.id, Muaro Jambi – Publik Jambi dihebohkan dengan kabar pengunduran diri massal belasan kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Muaro Jambi. Ironisnya, keputusan mundur berjemaah ini diambil hanya berselang dua hari setelah mereka resmi dilantik oleh pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan data yang dihimpun, ada sekitar 11 kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kompak menyerahkan surat pengunduran diri mereka. Sontak, fenomena langka ini memicu spekulasi dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Iya benar, ada belasan kepala sekolah yang mengajukan pengunduran diri. Suratnya sudah masuk tak lama setelah proses pelantikan kemarin,” tulis laporan tersebut mengutip sumber internal terkait.
Diduga Akibat Penempatan Tak Sesuai Kabar yang beredar menyebutkan bahwa aksi mundur massal ini dipicu oleh ketidakpuasan para kepala sekolah terkait lokasi penempatan tugas yang baru. Banyak di antara mereka yang merasa jarak tempuh dari domisili menuju sekolah baru terlalu jauh dan tidak realistis untuk dijangkau sehari-hari.
Selain masalah geografis, berembus kabar adanya miskomunikasi dalam proses pemetaan jabatan sebelum pelantikan digelar, sehingga memicu penolakan secara halus melalui jalur pengunduran diri ini.
Dinas Pendidikan Angkat Bicara Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muaro Jambi membenarkan adanya dinamika tersebut. Pihaknya saat ini tengah memanggil para kepala sekolah yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan mencari solusi terbaik.
“Kami sedang pelajari dan panggil satu per satu untuk mengetahui alasan pastinya. Kami ingin memastikan roda organisasi di sekolah-sekolah tersebut tidak terganggu,” ujar perwakilan pihak dinas.
Pemerintah daerah menyayangkan keputusan tersebut karena proses mutasi dan promosi sejatinya telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan pemerataan kualitas pendidikan di Muaro Jambi.
Ancam Kelancaran Aktivitas Sekolah Aksi mundur berjemaah ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas administrasi dan proses belajar mengajar di sekolah yang ditinggalkan. Terlebih, awal tahun ajaran baru dan beberapa agenda krusial sekolah menuntut kehadiran kepala sekolah definitif yang fokus.
Untuk mengantisipasi kekosongan jabatan, Dinas Pendidikan tengah menyiapkan skema penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sembari merapikan kembali proses penempatan kepala sekolah tersebut.
Didesak Evaluasi Total Insiden ini juga memantik reaksi dari berbagai pengamat pendidikan di Jambi. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan didesak untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem asesmen dan penempatan pejabat fungsional di lingkungan sekolah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Harus ada transparansi dan komunikasi dua arah sebelum pelantikan. Jangan sampai kebijakan penempatan justru kontraproduktif terhadap kinerja guru di lapangan,” pungkasnya.
Leave a Reply