WartaPendidikan.co.id, Jambi – Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Muaro Jambi-Batanghari, Ivan Wirata, angkat bicara mengenai fenomena geger mundurnya 13 kepala sekolah (kepsek) secara massal di Kabupaten Muaro Jambi. Ivan menilai kejadian ini sebagai tamparan keras sekaligus bukti bobroknya sistem perencanaan penempatan pejabat fungsional di daerah tersebut.
Politisi senior ini mengaku terkejut melihat adanya belasan kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang kompak mengundurkan diri hanya berselang dua hari setelah resmi dilantik oleh pemerintah kabupaten.
“Ini kejadian luar biasa dan memprihatinkan. Mundurnya 13 kepala sekolah secara berjemaah pasca-dilantik ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,” kata Ivan Wirata tegas.
Sebut Penempatan Tidak Manusiawi Ivan mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu pemicu utama mundurnya para kepsek tersebut adalah penempatan geografis yang tidak rasional. Beberapa kepsek dipindahkan ke sekolah yang jarak tempuhnya sangat jauh dari domisili mereka, bahkan harus menyeberangi jalur transportasi yang ekstrem tanpa pertimbangan asas efektivitas kerja.
Ia menilai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi tidak melakukan survei lapangan atau pendekatan psikologis yang matang sebelum mengambil keputusan mutasi.
“Jangan hanya asal menempatkan di atas kertas. Bayangkan kalau ada kepsek yang harus menempuh perjalanan berjam-jam melewati medan berat setiap hari, bagaimana mereka bisa fokus memimpin sekolah? Ini namanya perencanaan yang ngawur,” ketusnya.
Desak Evaluasi Total dan Transparansi Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Jambi ini mendesak Penjabat (Pj) Bupati Muaro Jambi untuk segera turun tangan memanggil kepala BKD dan Dinas Pendidikan. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi total dan audit terhadap proses asesmen pemetaan jabatan yang baru saja dilakukan.
Ivan khawatir jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, roda administrasi dan semangat belajar-mengajar di 13 sekolah yang ditinggalkan akan lumpuh total.
“Kami minta Pj Bupati segera mengevaluasi kinerja dinas terkait. Harus ada transparansi, kenapa penempatan ini bisa sekacau ini hingga menimbulkan gejolak penolakan massal,” tambah Ivan.
Dampak Psikologis Terhadap Guru Lebih lanjut, Ivan menekankan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan motor penggerak mutu pendidikan di desa-desa. Jika kenyamanan dan kondisi kerja para guru tidak diperhatikan, maka target peningkatan kualitas SDM di Muaro Jambi akan sulit tercapai.
Ia berharap pemerintah daerah ke depan lebih mengedepankan komunikasi dua arah sebelum menggelar pelantikan jabatan fungsional.
“Ke depan, lakukan pendekatan yang lebih humanis. Tanya kesiapan mereka, petakan jaraknya dengan logis. Kita ingin membangun pendidikan, bukan membuat para guru merasa terbebani secara psikologis,” pungkasnya.
Leave a Reply